//edited by felixw //

Kopassus Terlibat Pembunuhan Aktivis Aceh 2009

Indonesiana — By on March 27, 2010 at 11:50 am

Beberapa pejabat tinggi pemerintahan dan Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan Tentara Nasional Indonesia berada di balik pembunuhan aktivis di tahun 2009. Pernyataan mereka juga didukung catatan pemerintah. Sementara itu, TNI sedang menunggu kucuran bantuan dana dari Amerika Serikat.

Serangkaian pembunuhan tersebut merupakan bagian dari program rahasia pemerintah Indonesia yang didukung Jakarta, yang sebagian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh seorang jenderal Kopassus yang pernah mendapat pelatihan di Amerika Serikat. Jenderal ini mengakui anak buahnya berada di balik rangkaian pembunuhan tersebut. Pernyataannya ini terekam dengan baik.

Berita mengenai pembunuhan tersebut tersebar di tengah persiapan Presiden Barack Obama yang akan mengumumkan rencananya untuk mencabut kebijakan lama yang disahkan Kongres – sebagai respons atas desakan masyarakat akar rumput – yang membatasi Amerika untuk memberikan bantuan militer kepada TNI, angkatan bersenjata yang selama tahun-tahun pelatihan militer di Amerika dilaksanakan, telah membunuh ratusan ribu rakyat sipil.

Pengungkapan rahasia tentang pembunuhan yang diduga melibatkan Kopassus bisa menjadi bukti yang menyulitkan bagi Obama, yang menggunakan klaim TNI yang menyatakan tak lagi membunuh rakyat sipil, agar mempertimbangkan kembali pembatasan bantuan Amerika kepada TNI. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menanyakan kepada Kongres apakah benar terjadi pembunuhan baru oleh TNI; isu ini bisa saja kejahatan kemanusiaan yang “diungkit-ungkit” kembali. Namun, kenyataannya, kekejaman itu belum usai: TNI masih melakukan pembunuhan bermotif politik.

Seorang pejabat senior Indonesia yang sering bertemu dengan para petinggi militer dan Presiden Indonesia mengatakan serangkaian pembunuhan tersebut didukung dan disahkan oleh “para petinggi di Jakarta”. Pejabat tersebut secara detail menilai beberapa aspek dari program ini, termasuk nama korban, metode pembunuhan yang dijalankan, dan beberapa nama pelaku pembunuhan.

Detail informasi yang dikutip dalam tulisan ini dibenarkan oleh pejabat lain, termasuk pejabat senior Polri. Sebagian juga dibenarkan oleh seorang jenderal Kopassus yang membantu jalannya program tersebut.

Pejabat tersebut, yang tidak mau diungkapkan identitasnya, mengaku tidak setuju dengan rencana pembunuhan tersebut. Ia tidak mengizinkan namanya diungkapkan karena akan membahayakan posisi dan keselamatan dirinya.

Informasi mendetail yang telah diketahui tersebut sejauh ini memuat serangkaian pembunuhan dan pengeboman di Aceh – provinsi di belahan paling barat Indonesia – di mana pemilihan legislatif yang diadakan di provinsi tersebut juga diikuti partai lokal bernama Partai Aceh, partai politik yang merupakan penerus gerakan menuntut kemerdekaan Aceh: Gerakan Aceh Merdeka.

Sedikitnya delapan aktivis Partai Aceh terbunuh menjelang pemilihan legislatif berlangsung, April 2009. Serangkaian pembunuhan tersebut, menurut pejabat yang mengetahuinya, untuk membuyarkan orientasi pendukung Partai Aceh dan menekan partai tersebut untuk tidak membicarakan kemerdekaan Aceh – aksi yang hingga saat ini haram untuk dibicarakan, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sikap yang didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah seorang aktvfis Partai Aceh, Tumijan, 35 tahun, buruh di perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya, diculik. Dua hari setelah hilang, tubuhnya ditemukan di sebuah sungai dalam kondisi mengenaskan dan tak bernyawa. Lehernya digorok, tubuhnya dicincang, dan terikat kabel listrik. Mayat Tumijan ditemukan tak jauh dari pos penjagaan TNI Angkatan Darat. Beberapa anggota keluargaTumijan menuding pihak keamanan berada di balik pembunuhan tersebut. Dan, seperti sering terjadi, mereka mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal.

Aktifvs Partai Aceh yang lain, Dedi Novandi, juga dikenal dengan nama Abu Karim, ditembak di dalam mobil di depan rumahnya. Kaca mobil di sisi pengemudi dibuka paksa seseorang berpakaian sipil, yang mengeluarkan pistol dan menembakkannya dua kali ke kepala pria berusia 33 tahun ini.

Seorang pejabat tinggi Polri yang paham detail pembunuhan tersebut menyebutnya sebagai pembunuhan profesional, dengan mengerahkan orang untuk mengamati gerak-gerik Abu Karim sebelum membunuhnya.

Beberapa jam sebelum ditembak, Karim didatangi seorang utusan sebuah organisasi yang disponsori Bank Dunia. Kepada utusan tersebut, Karim mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembunuhan simpatisan Partai Aceh sebelum pemilihan umum, juga pembakaran dan serangan granat terhadap kantor Partai Aceh.

Tak lama setelah pembunuhan terjadi, BBC datang ke tempat kejadian perkara. Koresponden BBC Lucy Williamson mengutip ucapan seorang tetangga Karim yang mengatakan, “Aneh bila polisi tidak bisa menemukan pembunuh (Abu Karim). Mungkin karena tidak ada saksi mata,” katanya. “Dan saya pikir, aneh juga bila tidak ada saksi atas kejadian tersebut, tapi apa hendak dikata? Semua orang berkata mereka tidak melihat apa-apa.”

“Di dalam rumah,” lanjut Williamson, “Istri Abu Karim, Cut Dede, dengan gugup memperhatikan anaknya yang berumur empat tahun. Sama seperti orang lain di sini, ia tidak meragukan bahwa pembunuhan suaminya bermotif politik.”
Pada kenyataannya, menurut seorang pejabat senior dan beberapa orang yang berpendapat sama, pembunuhan Tumijan dan Abu Karim merupakan bagian dari pembunuhan terencana yang dirancang TNI, yang dikoordinasikan pada Panglima Komando Daerah Militer Aceh, yang saat itu dijabat Jenderal Sunarko.

Pada tahun itu Sunarko baru diangkat sebagai Pangdam Aceh oleh Presiden Susilo, setelah sebelumnya menjabat Komandan Kopassus. Jabatan Jenderal Sunarko sebelumnya adalah Kepala Staf Kostrad, satuan strategis Angkatan Darat TNI yang beroperasi di seluruh Indonesia dan bermarkas di Jakarta, tak jauh dari istana kepresidenan.

Karier Sunarko melejit setelah mengatur milisi di daerah pendudukan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Saat Sunarko menjabat Kepala Intelijen Kopassus pada tahun 199, di wilayah itu terjadi operasi teror TNI, sebuah operasi yang dilakukan dengan cara antara lain pembakaran massal dan pembunuhan. Operasi ini dilakukan terhadap rakyat saat Timor Timur yang saat itu sedang mempersiapkan – dan akhirnya memenangi – referendum untuk kemerdekaan mereka.

Pembunuhan aktivis Partai Aceh di tahun 2009 terjadi di seluruh penjuru Aceh. Seperti diakui seorang pejabat pemerintah, pembunuhan Abu Karim di Bireuen dilakukan oleh Letkol R. Suharto atas perintah Jenderal Sunarko. Letkol R. Suharto, komandan lokal TNI, membunuh Abu Karim dengan mengerahkan perwira dan prajurit TNI dan dibantu milisi sipil yang pernah dibantu TNI seperti FORKAB dan PETA.

Letkol R. Suharto telah lama bekerja pada Badan Intelijen Strategis (BAIS), lembaga intelijen strategis TNI yang memainkan peran penting dalam pembunuhan terencana, baik di Aceh maupun di tempat lain di negeri ini, dan terkenal dengan aksi pembunuhan dan penyiksaan di Timor Timur dan, saat ini, di Papua.

Saat saya bertanya pada pejabat Polri mengenai Letkol R. Suharto dan pembunuhan Abu Karim, mereka jadi sama gugupnya dengan tetangga Abu Karim seperti digambarkan oleh reporter BBC.

Mereka segan untuk menjelaskan peran Letkol Suharto, kecuali secara pribadi. Saat kemudian menyalakan alat rekam untuk merekam jalannya wawancara, dan kemudian saya bertanya apakah benar Letkol Suharto yang melakukan pembunuhan terhadap Abu Karim dan lainnya, dan apakah Letkol Suharto adalah salah seorang yang melakukan “operasi gelap” yang saat itu masih dilakukan, pejabat Polri tersebut tidak menyangkalnya dan hanya berkata, “Saya tak bisa memberi komentar tentang hal itu.” Dan dia bersikeras meminta agar namanya tidak disebutkan dalam hasil wawancara saya.

Jumat, sekitar pukul 22.30 malam WIB, saya mengontak nomor telepon genggam Letkol Suharto. Telpon saya tidak dijawab sehingga saya mengirimkan SMS, yang dibalas dengan berisi pertanyaan, ini SMS dari siapa. Saya membalasnya dengan memperkenalkan diri saya dan kami memulai percakapan melalui SMS yang berlangsung hingga tengah malam. Di tengah SMS tersebut saya berusaha meneleponnya hingga lima kali, tapi Letkol Suharto membiarkan saja teleponnya berdering tanpa berniat mengangkatnya.

Melalui SMS, Letkol Suharto bertanya siapa saya, sedang berada di mana, dan bagaimana saya bisa mendapatkan nomornya. Ia bertanya mengapa saya ingin berbicara dengannya. Saya menjawab bahwa saya ingin mendapatkan informasi tentang pembunuhan aktivis Partai Aceh, termasuk yang menimpa Abu Karim. Suharto membalas dan mengatakan itu merupakan urusan polisi. Lantas saya bertanya apakah TNI yang melakukannya, Letkol Suharto menjawab tidak. Kemudian saya bertanya lagi, “Jadi, apakah itu berarti Anda tahu siapa pembunuhnya?” Dia juga menjawab tidak. Lantas saya bertanya lagi, “Bagaimana Anda tahu bahwa TNI tidak terlibat?”

Di sini, Letkol Suharto mematikan HP-nya. Saya berusaha menghubunginya kembali, tapi hanya mesin penjawab yang saya dengar. Kemudian saya mengirimkan kembali SMS untuk bertanya apakah ia, Letkol Suharto, “terlibat dalam pembunuhan Abu Karim, atau pembunuhan aktivis PA yang lain”. Saya mendapatkan report bahwa SMS saya telah sampai ke nomor Letkol Suharto. Namun, sampai sekarang, lebih dari 51 jam setelah saya mengirim SMS tersebut, Letkol Suharto belum membalasnya.

Anggota milisi yang dikerahkan Letkol Suharto mengatakan bahwa orang-orang Letkol Suharto-lah yang membakar dan melemparkan granat ke kantor-kantor Partai Aceh.

Namun, semuanya ini hanyalah bagian kecil dari keseluruhan operasi.

Di Nagan Raya, daerah lain di Aceh, penculikan dan pembunuhan terhadap Tumijan dilakukan oleh tim lain TNI, yang juga dilakukan di bawah koordiasi Jenderal Sunarko. Fakta ini ditunjukkan oleh beberapa pejabat, termasuk dari Polri, dan sebagian, dibenarkan oleh Jenderal Sunarko.

Dalam kasus pembunuhan Tumijan, bukti-bukti yang terkumpul tidak hanya berupa pernyataan dari kalangan dalam pemerintah, tapi juga melalui rangkaian kejadian yang begitu rumit, termasuk penahanan terhadap sejumlah pelaku yang merupakan bawahan Jenderal Sunarko. Penahanan tersebut tidak pernah terungkap.

Pejabat senior Indonesia yang pertama kali buka mulut tentang program pembunuhan berkata bahwa Tumijan diambil dan dibunuh sekelompok prajurit muda Kopassus dan beberapa serdadu lain yang, juga terjadi pada kasus pembunuhan Abu Karim, juga menggunakan warga sipil anggota milisi yang diciptakan TNI.

Ia menyebut beberapa nama, antara lain Kapten Wahyu dan Oktavianus dari TNI, dan beberapa nama warga sipil seperti Muhyari, Supardi, Kadir, Herwan, M. Yasin, Suprayogi, Tahmid, dan Suparno.

Ia kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa sekalipun tidak ada orang luar yang tahu, orang-orang lapisan paling bawah yang terlibat secara rahasia telah ditahan selama beberapa bulan sebagai bagian dari kesepakatan politik rahasia antara Polri, TNI, dan pejabat-pejabat yang secara tidak sengaja mengetahui beberapa aspek dari program pembunuhan TNI yang sampai saat ini masih merupakan rahasia itu.

Polri, menurut dia, setuju menggunakan anggota milisi. Polisi militer kemudian mengambil dua tentara, dan pejabat yang terkait dengan operasi tersebut setuju untuk tidak membahasnya di depan publik.Begitu pula halnya dengan Polri yang tak pernah mengumumkan adanya penahanan atau usaha untuk melakukan proses hukum terhadap mereka.

Yang paling penting, hanya mereka yang secara langsung melakukan aksi pembunuhan yang ditahan, untuk satu kasus pembunuhan. Pejabat yang lebih senior dibiarkan tidak tersentuh agar bisa melanjutkan operasi itu.

Seorang perwira Polri yang saya hubungi membenarkan keterangan pejabat senior itu. Tapi mereka melakukannya dengan segan, bahkan merasa takut. Secara tegas mereka menyatakan sama sekali tidak berniat merecoki “para petinggi di Jakarta”, atau Jenderal Sunarko, atau bahkan Letkol Suharto, yang hanya menjabat sebagai komandan setempat.

Polri juga membunuh dan menyiksa warga sipil, dan melakukan operasi bersama TNI, meski keduanya juga merupakan lembaga yang saling bersaing, bergulat untuk berebut uang dan kekuasaan. Meskipun akhir-akhir ini Polri terlihat memiliki kekuasaan yang lebih banyak, TNI masih memiliki senjata dan dana yang jauh lebih banyak ketimbang Polri. Dan TNI tidak memiliki beban seberat Polri, yang harus menggunakan hukum untuk kasus pembunuhan.

Pada hari Kamis, saya berhasil menghubungi kepala Polda Aceh Jenderal Polisi Aditya melalui telepon genggam. Meski pada awalnya ia berkata hanya mau berbicara empat mata, dan bahkan berusaha untuk mengakhiri pembicaraan kami, ia membenarkan – untuk kali pertama secara terbuka – bahwa orang yang telah membunuh Tumijan benar telah ditahan.

Ketika saya bertanya apakah benar Jenderal Sunarko yang merancang aksi pembunuhan para aktivis Partai Aceh, Jenderal Aditya menjawab, “Bukan kapasitas saya untuk memberikan informasi tersebut.” Dan, secara tak terduga mematikan teleponnya.

Hari Jumat saya menghubungi Jenderal Sunarko melalui telepon genggam dan bertanya tentang pembunuhan aktvfis Partai Aceh di Aceh. Jenderal Sunarko mengakui bahwa benar anak buahnya ambil bagian dalam pembunuhan tersebut.

Namun Jenderal Sunarko dengan kalem berkata, pembunuhan yang dilakukan perwira dan prajurit TNI sebaiknya tidak dianggap sebagai aksi TNI sebagai institusi.

Meskipun pembunuhan ini belum sepenuhnya diumumkan kepada publik, ia mengetahui penahanan anak buahnya yang terlibat dalam pembunuhan Tumijan (Jenderal Sunarko mengatakan hal ini sebelum saya menanyakannya), namun sang jenderal menunjukkan bahwa ia tidak khawatir akan sikap Polri atau pihak berwenang lain terhadap aksi ini.

Jenderal Sunarko terkesan paham benar tentang pembunuhan Tumijan, dan berkata bahwa Kapten Wahyu dan Oktavianus, yang sekarang ditahan, sebelumnya bahkan pernah bekerja di Kodam Iskandar Muda.

Ketika saya bertanya secara khusus apakah ia, Jenderal Sunarko, terlibat dalam pembunuhan tersebut, ia menjawab dengan enteng, “Itu adalah pekerjaan orang gila. Dan saya belum gila.”

Ketika saya bertanya mengenai bawahannya, Letkol R. Suharto, dijawab ia mengenalnya dengan baik. Tapi saat saya bertanya apakah Letkol Suharto yang melakukan pembunuhan Abu Karim, Jenderal Sunarko menjawab, “Saya tidak tahu. Jika ia yang melakukannya, saya pasti tahu.”

Sebelum saya sampai pada topik pembunuhan, Jenderal Sunarko mengatakan ia secara antusias mendukung rencana Presiden Obama yang akan mengeluarkan bantuan kepada Kopassus dan TNI.

Sunarko berkata bahwa Amerika Serikat dan TNI memiliki hubungan yang sangat erat yang telah “meningkatkan kapasitas TNI”, dan bahwa “niat Obama meneruskan kembali bantuan Amerika untuk TNI akan membuat hubungan keduanya jadi jauh lebih intim”.

Sang jenderal kemudian berkata bahwa ia merupakan kolega dan pengagum angkatan bersenjata Amerika, setelah pelatihan yang diberikan militer Amerika di berbagai tempat di Indonesia yang “sering” ia ikuti sejak tahun 1980.

Dengan menyebutkan nama-nama dalam bahasa Inggris dari sebagian pelatihan dan unit militer Amerika yang memberikan pelatihan yang telah ia ikuti, Jenderal Sunarko berkata bahwa instruktur dari tentara AD Amerika dalam mobile training teams (MTTs), Pusat Komando AS di Pasifik (PACOM di Hawaii) telah melatihnya dalam jungle warfare dan logistics juga berbagai subjek yang ia tidak sebutkan. Ia berkata bahwa pelatihan didapat dari militer Amerika juga termasuk pelatihan khusus di tahun 1994 dan 1998, dan kawan-kawan sepelatihannya berasal dari Kopassus dan Konstrad. Jenderal Sunarko berkata, pelatihan militer Amerika yang terakhir ia ikuti diadakan tahun 2006, saat ia menjadi Kepala Staf Kostrad, tak lama setelah itu ia diangkat menjadi Komandan Kopassus.

Sang jenderal juga mengatakan bahwa pelatihan tersebut juga menguntungkan tentara Amerika, karena memungkinkan TNI dan militer Amerika “saling belajar” dan militer Amerika bisa mendapatkan sesuatu dari TNI sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Presiden Obama rencananya berangkat ke Indonesia hari ini, namun kunjungannya kemudian ditunda.

Namun paket besar berisi bantuan untuk TNI masih dinegosiasikan dalam beberapa bulan ke depan, sebuah titik tolak politik yang akan memperbarui bantuan untuk Kopassus.

Meski hampir setiap unit TNI (dan Polri) akan mendapatkan bantuan dari Amerika tersebut, Kopassus yang akan paling berpesta. Dan, seperti kata mantan komandan mereka, Jenderal Prabowo, kepada saya, korps pasukan inilah yang paling identik dengan Washington. Inilah yang kemudian menjadi empedu bagi TNI ketika aktivis di Amerika, termasuk saya, berhasil menekan Kongres untuk memutus bantuan kepada Kopassus pada dekade 1990-an.

Rencana Obama untuk kembali memberikan bantuan kepada Kopassus merupakan hal yang paling ditunggu TNI, sebagai pembersihan nama baik mereka. Dan bagi banyak orang yang berhasil selamat dari operasi teror TNI, rencana pemberian kembali bantuan dana tersebut bisa memuluskan jalan TNI untuk melakukan lebih banyak operasi teror.

Namun, seperti halnya kebanyakan pembunuhan yang dilakukan TNI, pembunuhan berencana yang disebutkan dalam laporan ini melibatkan banyak komponen dalam tubuh TNI, tidak hanya Kopassus, tapi juga BAIS dan jaringan komando regional dan lokal: kodam, korem, dan kodim. Mereka semuanya, hampir pasti, melapor kepada komandan TNI pada tingkat nasional dan “para petinggi di Jakarta” lainnya.

Tak peduli apakah Amerika Serikat jadi memberikan bantuan kepada Kopassus atau tidak, TNI secara keseluruhan telah mendapatkan lampu hijau.

Saat ini 2.800 personel TNI dilaporkan sedang mengikuti pelatihan militer di Amerika (menurut Menteri Pertahanan Indonesia: lihat tulisan Olivia Rondonuwu and Ed Davies, “Interview – Indonesia sees U.S. lifting military training ban”, Reuters, 4 Maret, 2010) dan Pentagon di bawah pemerintahan Obama telah mendorong penjualan senjata dan perlengkapan militer dan pinjaman dari Amerika yang secara keseluruhan akan memperkuat TNI.

Bisa dikatakan, Kopassus tentulah merasa yang paling penting dan memiliki potensi yang simbolis.

Saat perundingan antara Obama dan TNI dilakukan baru-baru ini, Komandan Jenderal Kopassus datang ke Washington dan disambut tim Obama. Di Indonesia, selama pembicaraan tersebut berlangsung, seroang anggota Kopassus dengan amat yakin berusaha menumpang pesawat komersial dari Aceh sambil membawa sepucuk pistol dengan peredam suara – senjata klasik yang biasa digunakan untuk membunuh. Kejadian ini menarik perhatian seorang pejabat yang menceritakan insiden tersebut, karena sseorang korban pembunuhan di Aceh diduga dibunuh dengan pistol berperedam suara. Pembunuhan dilakukan pada malam hari (teman sekamar korban sama sekali tidak terbangun).

Pihak keamanan bandara yang terkait dengan Angkatan Udara menyita pistol tersebut. Namun tak lama kemudian, serombongan anggota Kopassus datang dan memaksanya mengembalikan pistol tersebut.(E6)

Sumber: Prakarsa-Rakyat

Leave a Reply

Trackbacks

Leave a Trackback